GELORAnewsPROBOLINGGO —Ketergantungan 80% pasokan pangan dari luar daerah akhirnya dijawab Pemkot Ternate dengan langkah konkret. Pemerintah Kota Ternate resmi menggandeng Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengamankan rantai pasok dan menahan laju inflasi di kota kepulauan.

Kerja sama itu ditandai dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID dan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah KAD di Kota Probolinggo, Rabu, 2 September 2026.

Acara yang difasilitasi Bank Indonesia ini dihadiri Wali Kota Probolinggo dr H Aminuddin, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris, dan Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila.

Sekda Ternate Rizal Marsaoly blak-blakan soal kondisi daerahnya. Dengan luas daratan hanya 162,17 km² dan penduduk 218 ribu jiwa, Ternate bukan daerah penghasil pangan.

“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal Marsaoly.

Ketergantungan ini, kata Rizal, jadi biang kerok inflasi. Sekali jalur distribusi terganggu atau pasokan telat, harga langsung melambung di pasar Gamalama. Beban makin berat karena aktivitas industri ekstraktif dan tambang besar di Maluku Utara ikut menaikkan permintaan pangan.

"Permintaan naik, pasokan tetap. Ini yang bikin harga tidak stabil," ujarnya.

Untuk memotong rantai panjang dan tengkulak, TPID Kota Ternate bersama BI Malut kini rutin rapat bulanan memantau stok. Langkah paling strategis: membuka jalur pasokan langsung dari daerah produsen. Probolinggo dipilih karena dikenal sebagai sentra bawang merah dan hortikultura Jawa Timur.

Usai KAD diteken, delegasi Ternate langsung turun lapangan. Mereka menggelar sharing session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia ABMI Kota Probolinggo. Komoditas utama yang disasar: Barito - Bawang, Rica, dan Tomat. Tiga komoditas ini paling sering bikin inflasi Ternate melonjak saat musim paceklik.

Yang beda dari kerja sama kali ini: Pemkot tidak hanya teken MoU di atas kertas. Lima pengusaha/pedagang besar Barito dari Ternate yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate sengaja dibawa langsung.

“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business B2B secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” tegas Rizal Marsaoly.

Artinya, pedagang Ternate bisa order langsung ke asosiasi petani di Probolinggo. Tanpa perantara. Harapannya, harga di tingkat konsumen Ternate bisa lebih murah dan pasokan lebih pasti.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate akan memfasilitasi dan mengawasi proses kerja sama bisnis tersebut.

"Ini bukan hanya soal Ternate dapat pasokan. Tapi juga menciptakan keuntungan berimbang: petani di Probolinggo untung, pedagang Ternate lancar, konsumen di Ternate tidak menjerit," pungkas Rizal.

Sekda Ternate juga menyampaikan apresiasi ke Pemkot Probolinggo dan Bank Indonesia.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di kedua daerah,” tutup Rizal Marsaoly.

Dengan jalur baru ini, Pemkot Ternate berharap gejolak harga bawang merah dan cabai yang tiap tahun jadi momok, bisa mulai dikendalikan mulai akhir 2026.

(man)