SOFIFI, GELORANews – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen pada Maret 2026, atau turun sebesar 0,22 poin dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2025 yang sebesar 5,81 persen. Hal ini dibilang sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda di tahun 2026, seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) naik menjadi Rp50 miliar.

Selain itu, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) naik menjadi 1.200 penerima manfaat, Beasiswa Malut Bangkit, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp21,75 milia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyasar 232 pelaku usaha, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa semprotan (sprayer), traktor tangan (hand tractor), dan pupuk.

Saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Kabupaten/Kota, Selasa (11/8), Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota pada tahun 2026, yakni:

- Halmahera Barat: 4,03–5,40 persen - Halmahera Tengah: 3,69–9,62 persen - Sula: 5,62–7,82 persen - Halmahera Selatan: 3,59–5,63 persen - Halmahera Utara: 3,27–4,07 persen - Halmahera Timur: 9,15–11,82 persen - Pulau Morotai: 3,89–5,04 persen - Pulau Taliabu: 5,90–6,43 persen - Ternate: 2,34–2,98 persen - Tidore Kepulauan: 4,52–5,88 persen

Rapat koordinasi ini kata Sarmin S. Adam dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya akan menjadi data dasar bagi masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang," jelasnya.

Wagub Malut, H. Sarbin Sehe selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara, saat membuka jalannya diskusi Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Kabupaten/Kota, mengungkapkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sementara itu, penurunan angka kemiskinan ini menjadi topik yang ramai dibahas warga akibat munculnya sistem desil. Tak sedikit warga yang awalnya terdata sebagai desil 1-5, tiba-tiba melonjak dan berada di desil 6-10, atau setara dengan para konglomerat. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa sistem desil sengaja dimunculkan untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Pokoknya ngoni atur sudah, mau bilang Maluku Utara tanpa kemiskinan juga silahkan," kata salah satu warga Sofifi dengan nada kesal. (tim) (eko)