GELORAnewsTERNATE — Aksi blokade jalan menuju TPA Takome yang dilakukan warga Tobololo dan Sulamadaha, Jumat pagi (24/4/2026), berhasil diurai setelah Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM turun langsung berdialog di titik aksi depan Gereja Tabanga, Ternate Barat.

Aksi yang didominasi kaum ibu itu dimulai pukul 08.17 WIT. Massa menutup badan jalan utama ke TPA, membuat armada pengangkut sampah DLH Kota Ternate tertahan. Antrean truk mengular.

Blokade ini adalah buntut penertiban pedagang di Pasar Higienis Gamalama. Warga terdampak menuntut kepastian lokasi berjualan yang layak. “Yang kami inginkan hanya kepastian tempat untuk berjualan agar kami bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa,” ujar salah satu perwakilan warga.

Aksi juga menyoal penertiban lahan parkir oleh Dishub yang dinilai mengganggu penghasilan pedagang dan juru parkir. Plt. Kadis LH Musli Muhamad sudah lebih dulu bernegosiasi agar truk sampah diberi jalan, namun warga memilih menunggu jawaban langsung dari pemerintah.

Situasi berubah saat Dr. Rizal Marsaoly tiba. Tanpa protokoler kaku, ia membuka dialog terbuka, mendengar satu per satu keluhan warga soal dampak relokasi.

“Kita akan lihat langsung kondisi pasar bersama-sama agar persoalan ini bisa dibicarakan dan dicari jalan keluarnya,” tegas Rizal di hadapan massa.

Ia meluruskan, penataan pasar bukan untuk mematikan mata pencaharian. “Kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat prosedur di lapangan yang dirasakan belum tepat. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat, dan penataan ini akan dievaluasi agar menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.

Pendekatan persuasif Rizal disambut positif. Sekitar pukul 10.30 WIT, warga sukarela membuka blokade. Akses ke TPA Takome kembali normal, truk sampah DLH mulai bergerak.

Tak berhenti di lokasi aksi, Sekda langsung mengajak perwakilan pedagang menuju Pasar Higienis Gamalama. Mereka meninjau lapangan bersama, membahas langkah konkret relokasi dan penataan area usaha yang inklusif.

Peristiwa ini jadi catatan penting bagi Pemkot Ternate: kebijakan ruang publik harus dibarengi komunikasi terbuka. Dishub dan Satpol PP kini berkoordinasi menyusun skema parkir dan lapak usaha yang tidak mengorbankan warga, namun tetap tertib sesuai tata ruang.

Langkah cepat Dr. Rizal Marsaoly merespons di lapangan mempertegas gaya kepemimpinannya: hadir saat genting, dengar langsung, dan tawarkan solusi. Bagi birokrasi Ternate, ini bukti bahwa dialog adalah kunci menjaga kondusivitas sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. (man)