TERNATE, GELORANews – SOFIFI, GELORANews - Pemprov Maluku Utara mencatatkan rekor gemilang dalam hal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Buktinya, hingga 15 September 2026, PAD Malut sudah mencapai 103 persen dari target APBD induk, dan sudah mencapai 97 persen . dari target APBD Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1,580 triliun.

Capaian luar biasa ini tidak lepas dari peran dua tokoh sentral di Maluku Utara, yakni Wagub H. Sarbin Sehe dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut, Zainab Alting. Kolaborasi kedua tokoh ini mampu mendapat kepercayaan publik sehingga berpengaruh positif pada capaian PAD.

Sesuai informasi yang diperoleh Gelora News, peran wagub dan Kepala Bapenda sangat vital dalam memperkuat pendapatan daerah khususnya dari PAD. Wagub berperan membangun tingkat kepercayaan publik terutama dunia usaha, dengan menghadirkan optimisme dan kesadaran membayar pajak, sementara Zainal Alting lebih mengurus sektor-sektor yang berpeluang besar menyumbang devisa daerah.

"Alhamdulillah, PAD saat ini berada di angka Rp1,220 triliun dari target Rp1,580 triliun di APBD-P. Dan kami optimistis akhir tahun target tersebut dapat tercapai," kata Kepala Bapenda Malut, Zainab Alting, saat menghadiri kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan oleh OPD teknis penghasil pendapatan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, Rabu (16/9).

Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur ini menjadi forum evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah sekaligus penguatan strategi dalam mengoptimalkan potensi PAD dari berbagai sektor.

H. Sarbin Sehe dalam arahannya menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pendapatan sebagai fondasi utama pembangunan. Wagub mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus selaras dengan alokasi pendapatan agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Wagub mengingatkan pentingnya optimalisasi target PAD yang telah ditetapkan guna memastikan berjalannya program pemerintah dan sehatnya pengelolaan anggaran, terutama sektor pajak dari perusahaan-perusahaan.

"Harus ada tolok ukur keberhasilan yang jelas, evaluasi berkala, optimalisasi UPT dan personel teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan," tutup Sarbin. (eko)